Surat dari Papua

Kami yang hanya segelintir orang ini,

coba bertahan dan berjuang terus

demi tegaknya keadilan dan perdamaian

di negeri Kasuari yang cantik ini.

Dear .......Selamat berjumpa lagi.

.....

Otonomi Khusus bukannya memberi jalan keluar bagi orang Papua untuk sejahtera di atas tanah air pemberian Tuhan Allah ini, melainkan semakin menindas. Uang yang banyak dalam era Otsus ini malahan mengundang semakin banyak mnanusia kurang skill dan berperilaku barbarian dari luar membanjiri dan mencari makan di Tanah Papua, menyingkirkan segala kesempatan sosio-ekonomi yang seharusnya dimiliki rakyat pribumi. Tiada upaya berarti dari pemerintah untuk melatih, mempersiapkan dan memberi akses kepada bangsa pribumi untuk terlibat dalam segala kegiatan sosial ekonomi yang sedang berlangsung di Papua. Kami semua hanya jadi penonton, penonton di atas tanah air sendiri! Mama-Mama di Jayapura, juga kota-kota lainnya masih tetap berjualan di atas trotoar, dikitari toko-toko dan supermarket milik saudagar Cina dan Indonesia. Pemadangan mata menyakitkan. Kota-kota kabupaten dan daerah pesisir malah orang Papua sudah menjadi minoritas. Penduduk asli hanya terkonsentrasi di pedalaman pegunungan tengah Papua, yang jika pelan2 dihubungkan dengan jalan raya yang sedang gencar-gencarnya didorong pemerintah pusat demi investasi tambang dan kelapa sawit, akan berdampak sama dengan wilayah2 pesisir tadi.

Umpama kota Sorong dan Merauke, kita sulit lagi menemukan banyak orang Papua di tengah2 keramaian kota. Minggu lalu terjadi pembunuhan di Sorong, dua orang Bugis menikam seorang anak muda Serui yang langsung mati di tempat. Hari berikutnya, semua orang Papua bersatu memikul jenazahnya menuju kantor walikota dan dprd Sorong untuk meminta pemerintah bertanggung jawab mengontrol migran yang masuk wilayah itu, tetapi tak ada seorang pejabatpun yang bersedia menerima rombongkan pendemo dan jenasah itu. Malah, dalam perjalanan pulang menuju rumah duka, iring-iringan massa dihadang dan ditembak Brimob sehingga melukai 4 orang warga (kronologi dan nama2 mereka ada). Jelas, pejabat2 di lembaga rakyat itu ketakutan terhadap posisi mereka karena berkaitan dengan pemilihan umum berikut, jangan sampai kawanan Bugis-Makasar yang padat itu tidak lagi mendukung mereka. Apalagi komposisi anggota DPRD Kota Sorong sendiri tidak seimbang, mayoritas kursi diduduki kalangan pendatang yang mayoritas juga muslim. Ini salah satu dampak migrasi yang tak terkontrol di Papua, yang telah mempengaruhi representasi pada jabatan-jabatan publik dan pengambilan keputusan politik pemerintahan yang semakin tidak melindungi hak-hak dasar orang Papua.

Situasi tambah kontradiktif ketika mayoritas orang Papua menderita kemiskinan akut, segelintir elit Papua yang kuasai birokrasi dan kuasai dana Otsus selama 6 tahun masa Otsus ini, menari-nari tak tahu diri di atas hasil rampokan uang darah dan tangis rakyat sebangsanya sendiri. Benar-benar sudah tidak bermoral lagi. Sangat menyedihkan karena sebagian besar mereka adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen yang dibaptis dalam nama Yesus, tapi apa boleh buat, mereka terlanjur dibesarkan dalam sistem birokrasi penjajah yang korup! Memang sangat riskan, program Otsus dijalankan oleh struktur birokrasi yang sakit dan keropos, begitu pula semakin hancur diterpa ketidakmauan Jakarta melihat orang Papua mengatur dirinya sendiri dalam otonomi 'setengah hati' yang diberikannya. Berbagai aturan dan kebijakan yang lebih rendah dari undang-undang Otsus dan bertentangan dengan undang-undang ini, sudah dikeluarkan Jakarta sejak tahun 2003 (Impres Pemekaran Irian Jaya Barat) hingga yang terbaru, peraturan pemerintah no. 78/2007 tentang pemekaran wilayah yang amat menghancurkan segala unsur 'proteksi' orang Papua dan sumber daya alamnya yang berupaya dimasukkan dalam undang-undang Otsus. Aturan2 tambahan ala Jakarta pelan-pelan menghancurkan Otonomi Khusus, semua kebijakan pemerintah untuk pembangunan di Papua kembali diatur secara terpusat lagi dari Jakarta. Sementara itu, kehadiran militer yang semakin padat dalam rangka bisnis semata (menjaga investasi) di Papua dan segala tindak-tanduk brutal mereka, benar-benar di luar kontrol siapapun, gubernur Suebu juga tidak, Majelis Rakyat Papua tak mampu, termasuk institusi sipil di Jakarta. Singkat kata, OTSUS Papua sudah gagal, perlu alternatif penyelesaian konflik yang baru.

Di tengah segala ketidakpastian ini, kami yang hanya segelintir orang ini, coba bertahan dan berjuang terus demi tegaknya keadilan dan perdamaian di negeri Kasuari nan cantik ini. Kami berjuang penuh pengharapan akan datangnya bumi yang baru bagi orang Papua. Mekanisme hukum nasional sudah terbukti tidak memberi jaminan dalam melindungi hak-hak hidup orang Papua. Terbukti, berbagai kasus pelanggaran HAM yang kami laporkan ke Komnas sampai kini, tidak ada tindak lanjut, apalagi diselesaikan secara tuntas demi menjawab rasa keadilan korban. Pengadilan HAM atas kasus Abepura yang membebaskan para perwira polisi itu dan sekarang mereka malah dapat job tinggi di Jakarta, memupuskan harapan kami semua untuk mencari keadilan menurut sistem hukum Indonesia. Apalagi kami sudah lihat sendiri segala permainan dalam peradilan penjahat perang di Timor Leste yang pasti akan sama dengan kasus-kasus Papua kalau mau menempuh langkah serupa. Lalu kami berpikir, ke mana lagi keadilan ini dicari? Para korban semakin frustasi dan hidup dalam trauma mendalam. 1-2 mekanisme internasional coba kami tempuh, syukurlah tahun 2007 kemarin ada dua orang pelapor khusus HAM PBB datang mengunjungi Papua dan melihat sendiri keadaan yang ada. Apakah laporan mereka nanti dapat mendorong pemerintah Jakarta merubah pola pendekatannya di Papua? Kita nantikan bersama. Kamipun mencoba melakukan desakan ke Jakarta untuk mau membuka dialog dengan orang Papua dalam rangka menyelesaikan konflik berkepanjangan di Tanah Papua. Tetapi, apa posisi tawar kita yang dapat memaksa Jakarta mau duduk di meja dialog? Sementara pemilu indonesia semakin dekat, presidennya sangat ditekan oleh militer berkolaborasi dengan muslim radikalis yang ingin juga mendapat jatah enak kekuasaan itu.

Di tengah tiadanya harapan ini, solidaritas dan dukungan semuanya yang ada di luar, SANGAT kami nantikan. Kami rasa ada nafas untuk bertahan hidup bila melihat, mendengar, merasakan satu-dua langkah yang saudara-saudari lakukan di situ bagi kami. Kami percaya ada harapan ketika saat ini mata dunia mulai pelan2 melihat penindasan yang sudah lama kami derita, dari jaman orangtua kami yang hanya berbekal sekolah rakyat tempo Belanda dahulu.

Mewakili kawan2 yang sedang berjuang, saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga untuk semua dukungan, kebersamaan dengan kami dalam penderitaan ini. Segala jasa baik saudara-saudari sekalian, senantiasa kami ingat dalam doa-doa keluarga siang dan malam. Tuhan Allah, leluhur Bangsa Papua, melihat hati kalian semua dan membalas yang lebih besar daripada ucapan terima kasih ini.

Salam hangatku,

FALEOMAVEAGA KECEWA ATAS KUNJUNGANNYA

KE BIAK DAN MANOKWARI, PAPUA, INDONESIA

17 Desember 2007, News Release
Congressman Eni F.H.Faleomavaega,
Wilayah Amerika Somoa,
Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat

WASHINGTON DC. Dalam suratnya tertanggal 13 Desember 2007 Congressman Eni.F.H. Faleomavaega menulis surat kepada Yang Mulia Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia mengungkapkan keprihatinannya yang serius atas perjalanannya belum lama ini ke kota Biak dan Manokwari di Papua, Indonesia pada tanggal 27 Novemver 2007.

“Seperti yang anda ketahui, pada mulanya saya bermaksud mengunjungi Papua, selama kunjungan saya ke Indonesia pada bulan Juli tahun ini, namun pemerintah anda tidak dapat mengizinkan saya melakukan perjalanan pada waktu itu karena kekuatiran akan masalah keamanan,” seperti yang terungkap dalam suratnya kepada Presiden SBY. “Pada bulan Agustus, saya menyampaikan permohonan lagi kesempatan untuk mengunjungi Papua dan pemerintahan anda menawarkan tanggal alternatif bertepatan dengan undangan anda kepada saya untuk juga menghadiri Konfrensi Perubahan Iklim PBB yang berlangsung pada awal bulan Desember 3, 2007.

Dengan niat baik itu, Faleomavaega merencanakan perjalanannya bertepatan dengan Konfrensi PBB di Bali guna mendukung upaya-upaya SBY melaksanankan ketentuan-ketentuan UU Otonomi Khusus yang disahkan oleh pemerintah Indonesia sejak 2001. Dalam pemahaman Faleomavaega bahwa ia akan mengunjungi kota Biak dan Manokwari di Papua dan, yang terpenting adalah ibu kota Propinsi Papua, Jayapura.

Namun, sementara dalam perjalanan ke Jakarta dia memperoleh kabar bahwa pemerintah Indonesia mengizinkannya hanya 3 hari di Propinsi Papua dan Papua Barat. Setibanya tanggal 27 November 2007, Faleomavaega kemudian diinformasikan bahwa dia hanya diberikan waktu 2 jam dan tidak diberi izin ke Jayapura.

Karena tidak diizinkan masuk [Papua] bulan Juli tahun ini dan karena mengakomodir penolakan atas permohonan kunjungan saya bulan Agustus dengan izin bulan November lalu, Faleomavaega mengatakan kepada Prediden SBY, “Saya benar-benar kecewa karena begitu tiba, sekali lagi, saya tidak diizikan ke Jayapura. Dan waktu kunjungan saya yang sebenarnya 5 hari dikurangi menjadi hanya 2 jam dari pertemuan yang sebenarnya dengan pimpinan dan rakyat Biak dan Manokwari karena diduga kekuatiran atas masalah keamanan. Keputusan sepihak pemerintahan anda yang demikian menimbulkan pertanyaan, “kalau keadaan di seluruh Papua aman-aman saja, mengapa keamanan menjadi masalah ?”

“Karena Prediden SBY dan saya mempunyai pemahaman bahwa Saya [Faleomavaega] mendukung upaya-upayannya untuk menjalankan UU Otonomi Khusus berdasarkan pemahaman bahwa inilah yang dikehendaki oleh para pimpinan adat,agama dan politik pada saat ini.” Faleomavaega mengatakan, “Sulit buat saya untuk memahami setiap kesempatan saya tidak diizinkan ke Jayapura dan saat di Papua dan Papua Barat waktu kunjungan saya dikurangi dari 5 hari menjadi 2 jam. Sebenarnya, dengan kekecualian 2 hari saya habiskan dengan pejabat-pejabat Freeport di Timika, saya habiskan 2 jam di Biak dan 10 Menit di Manokwari.”

“Di Biak, saya bertemu dengan Gubernur Suebu dan DPR, pimpinan adat dan agama yang dipilih oleh pemerintah. Selama acara pertemuan kami, pimpinan adat yang sangat disegani Tom Beanal ditahan oleh militer begitu pula dengan Bapak Willy Mandowen. Staf saya harus ke pintu gerbang Guesthouse milik pemerintah meminta agar Bapak Tom Beanal dan Bapak Willy Mandowen diizinkan masuk ke ruang pertemuan kami dengan Gubernur Suebu. Orang-Orang Papua yang telah berkumpul di jalan-jalan di Biak tidak diberikan kesempatan untuk menemui kami, dan Duta Besar Amerika Cameron Hume dan saya harus berdesak-desakan di jalan yang diberi barikade oleh militer hanya untuk menemui orang-orang Papua yang harus berjalan beberapa mill jauh dari bandar udara dan menanti di bawah terik matahari karena militer Indonesia melarang mereka menemui DUBES Hume dan saya”.

“Selama menemui orang-orang Papua di jalan-jalan hanya dibatasi oleh militer kurang lebih 5 menit, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden SBY, yang memperkenankan saya mengunjungi Biak. Namun, saya sangat terganggu oleh kehadiran militer yang berlebihan yang saya rasa sama sekali tidak perlu,” ujar Faleomavaega.

“Di Manokwari, kehadiran militer bahkan lebih buruk lagi. Sebelum tiba di Manokwari, saya diberitahukan bahwa saya melakukan pertemuan dengan Gubernur, namun baru di bandar saya ketahui bahwa Gubernur sedang berada di Cina. Begitu saya dan DUBES Hume dipaksa masuk ke sebuah mobil tanpa kawalan dan hanya dengan satu unit polisi lalu lintas di depan. Sementara kami tidak menuntut perlakuan istimewa, kami menyadari bahwa delegasi kami tidak diberikan pengawalan yang perlu kerena TNI berusaha memperdayakan orang-orang Papua yang di jalan-jalan yang tengah menantikan kami.

Seperti yang dilaporkan, kami dibawa dalam mobil sepanjang Jalan Trikora, jalan utama dari Manokwari ke Bandara Udara Rendani, dan sepanjang Jl.Sujarwo Condronegoro ke arah jalan Reremi dan sepanjang Jl.Palapa (yang sangat rusak berat, berlubang-lobang dan sangat sempit kemudian ke Jl.Merapi ke Jalan Merdeka kemudian berlanjut ke Jl.Silliwangi dan tiba di Kantor Gubernur propinsi Papua Barat. “Kami sangat menyadari bahwa meskipun kami adalah tamu dari pemerintah Indonesia, TNI membawa kami [dalam mobil] bekeliling rute dimana tindakan sabotase bisa mudah terjadi.”

“Tiba di Kantor Gubernur, yang mana Gubernurnya masih sedang berada di Cina, dan setelah dilangsungkan pertemuan yang berlangsung kurang lebih 10 menit dengan Wakil Gubernur, saya diberitahukan bahwa berhubung cuaca dan kekuatiran akan masalah keamanan, saya harus berangkat segera. Saya juga diberitahu oleh pimpinan-pimpinan TNI bahwa DUBES Hume dan saya tidak diterima/disambut dengan baik di Manokwari.”

“Dengan ketergesa-gesaan TNI membawa kami keluar dari Manokwari,” lanjut Faleomavaega, DUBES Hume dan saya dipisahkan dan naik kendaraan yang berbeda. Kami kemudian dibawa dalam modil melewati jalan-jalan belakang Manokwari, tidak jelas dimana sebenarnya kami lalui, tanpa pengawalan dan tidak satu pun pejabat pemerintah propinsi Papua yang mendampangi kami kembali ke Bandar Udara., artinya kami ditempatkan dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Walaupun saya tidak meresa berada dalam bahaya apapun dari orang-orang Papua yang tak bersenjata dan rindu untuk menemui kami, saya merasa sangat tidak senang bahwa TNI tidak sedikitpun mengizinkan dilakukan percakapan [dengan orang-orang Papua]. Telah menjadi harapan dan pemahaman saya bahwa saya bisa bertemu dengan orang-orang Papuad an para pimpinan kedua propinsi, namun ketika saya saksikan pengamanan yang sangat ketat yang dilakukan oleh TNI, saya baru tahu bahwa militer tidak menghormati komitmen yang Prediden SBY dan saya buat di Jakarta pada bulan Juli tahun ini.”

“Setibanya saya di depan lobi di Bandar Udara Rendani, sepintas saya dapat berjalan melewati kerumunan [orang-prang Papua] yang menyerahkan saya sebuah petisi dan mengalungkan kalung leher di leher saya. Saya juga diberikan seekor burung cenderawasih [ yang diawetkan] sementara saya menuju pesawat. Walaupun ada sedikit kekuatiran bahwa orang-orang Papua berusaha memblokir landasan bandar udara agar bisa bertemu dengan kami, disebabkan oleh cuaca buruk, delegasi kami bergegas masuk pesawat.

“Dari jendela pesawat saya menyaksikan dorong mendorong antara militer yang bersenjata lengkap dengan orang-orang Papua yang tak bersenjata. Pamflet-pamflet dinaikkan. Saya tidak tahu apakah ada yang mengalami luka-luka atau ditahan, namun saya telah meminta bahwa pemerintah Indonesia memberikan jaminan kepada saya bahwa tidak akan ada lagi penahanan atau disakiti. Saya juga telah meminta Presiden SBY kalau dia masih berkomitmen untuk bekerjasama menjalankan UU Otonomi Khusus.Seperti yang saya jelaskan kepada beliau [SBY] bahwa saya akan mendukung Otonomi Khusus dan bekerja di Kongress Amerika Serikat untuk memastikan bahwa pemerintah Indonesia memberikan setiap kesempatan, membuat kebaikan-kebaikan atas janji-janjinya kepada orang-orang Papua berdasarkan pemahaman bahwa ini juga merupakan konsensus antara pimpinan politik, agama dan adat di kedua Propinsi.”

“Namun sepanjang militer Indonesia terus tidak mengizinkan anggota-anggota Kongres akses yang sesungguhnya ke Propinsi Papua dan Papua Barat, terutama Jayapura, akan sulit bagi saya mendukung cita-cita Otonomi Khusus, ketika dengan jelas-jelas orang Papua dikedua propinsi ini terus diintimidasi, dilecehkan dan diperlakukan dengan kejam oleh TNI. Demikian juga, saya tidak menganggap 10 menit di Manokawari sebagai akes yang diberikan [ oleh pemerintah Indonesia]. Sampai saya diizinkan ke Jayapura seperti yang dijanjikan kepada saya. Sampai saya diizinkan menemui orang-orang Papua seperti yang disepakati oleh Presiden SBY dan saya. Saya menyampaikan kepada rekan-rekan saya di Kongres kemajuan yang tengah dibuat dalam menjalankan UU OTSUS. Yang kebanyakan tetap terbengkalai sejak 2001 dan sejak 60 tahun lalu hingga kepemimpinan Presiden SBY pemerintah Indonesia sama sekali tidak melakukan apa-apa membantu orang-orang Papua yang menginginkan diperlakukan secara manusiawi.”

“Saya sungguh-sungguh menghargai Presiden SBY atas upaya-upayannya untuk menjalankan UU Otonomi Khusus yang dianggap menjamin hak-hak sipil dan kebebasan orang-orang Papua dan pada saat ini, saya masih yakin kita dapat bekerjasama dengan pertambangan Freeport, USAID, OPIC dan para pimpinan politik, agama dan adat di kedua Propinsi untuk menjalankan UU Otonomi Khusus. Namun, apakah akan melangkah maju atau tidak, sepenuhnya tergantung pada Presiden SBY dan mereka-mereka yang mengontrol aktivitas-aktivitas militer Indonesia.”

Walaupun saya menghargai Presiden berada dibawah pembatasan(tekanan) saya tetap berharap bahwa kita dapat mengatasi hambatan-hambatan dan membangun sebuah lingkungan yang stabil yang saling menguntungkan bagi Jakarta dan Orang-Orang Papua,” demikian Faleomavaega menyimpulkan.